Tolitoli, infoaktualterkini.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung hari ini di ruang sidang utama DPRD Tolitoli, Wakil Ketua DPRD Tolitoli, Nyoman Muliada, bersama Dinas terkait dan penyalur pupuk, mengungkapkan beberapa rekomendasi penting terkait distribusi pupuk dan pengelolaan pupuk bersubsidi.
Kunjungan Kerja ke Gudang Produsen Pupuk
Nyoman Muliada mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang akan diambil adalah melakukan kunjungan kerja ke gudang produsen pupuk, yang bertujuan untuk mengevaluasi alokasi dan distribusi pupuk di lapangan. "Kami akan mengunjungi gudang produsen pupuk, antara lain gudang pupuk jenis Korea di Ginunggung dan jenis NPK di Cokro. Kami rencanakan kunjungan ini pada minggu pertama Januari 2025," jelasnya.
Kunjungan ini diharapkan bisa memberikan gambaran lebih jelas mengenai realisasi alokasi pupuk yang tercatat sebanyak 9.000 ton, namun baru terealisasi sekitar 70 persen. Hal ini penting untuk meyakinkan masyarakat bahwa kuota pupuk yang dimiliki masing-masing RDKK (Rencana Dasar Kebutuhan Kelompok) akan tetap tersedia hingga Desember 2024.
Evaluasi LP2B dan Kuota Pupuk
Poin kedua yang menjadi perhatian dalam rapat ini adalah evaluasi terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). "LP2B kita memiliki 9.165 hektare, namun realisasi di lapangan hanya mencapai sekitar 7.000 hektare. Ini perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan penggunaan lahan sesuai dengan peraturan dan kuota pupuk yang ada," kata Muliada. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan lahan dan alokasi benih yang tepat sasaran.
Distribusi Pupuk yang Terganggu di 2024
Tantangan lain yang dihadapi adalah kendala dalam distribusi pupuk pada masa tanam April-September 2024, yang disebabkan oleh terbatasnya kuota. "Kami mendorong agar masalah ini segera diselidiki, sehingga pada tahun-tahun berikutnya distribusi pupuk tidak terganggu. Kami ingin memastikan bahwa mulai Januari 2025, distribusi pupuk akan berjalan lancar tanpa ada kendala," ujar Muliada.
Pengecer Pupuk dan Peran BUMDES
Dalam upaya memperlancar distribusi, Muliada juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pengecer pupuk. "Di beberapa kecamatan, jumlah pengecer pupuk masih terbatas, padahal wilayahnya sangat luas. Kami ingin BUMDES bisa berperan aktif sebagai pengecer pupuk untuk mempermudah petani," ungkapnya. Rencana ini melibatkan pelatihan untuk BUMDES agar mereka bisa memahami sistem administrasi dan elektronik yang berlaku dalam distribusi pupuk.
Koordinasi dengan Stakeholder
Wakil Ketua DPRD ini juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara berbagai stakeholder, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, untuk mengawasi dan memastikan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi. "Kami berharap semua pihak yang terlibat bisa bekerja sama mengatasi kendala distribusi dan mendukung keberlanjutan ketahanan pangan di Tolitoli," harap Muliada.
Batasan RDKK untuk Petani
Dalam kesempatan ini, Nyoman Muliada juga menekankan batasan alokasi pupuk untuk petani. "Batasan RDKK adalah 2 hektare per petani. Jika ada petani yang memiliki lahan lebih dari itu, disarankan untuk menggunakan pupuk non-subsidi agar kuota ini bisa berjalan dengan adil dan sesuai dengan kondisi lapangan," jelasnya.
Dengan adanya pelatihan untuk BUMDES dan evaluasi mendalam terhadap distribusi pupuk, diharapkan pada 2025 tidak akan ada lagi kendala dalam penyaluran pupuk yang dapat mengganggu produktivitas petani. (*)
