Buol. Info Aktual Terkini com. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. 02/09/2025
Rapat yang dilaksanakan secara hybrid tersebut membahas dua isu strategis: pengendalian inflasi dan kamtibmas. Kabupaten Buol melalui TPID yang dipimpin oleh Sekda Buol, Dadang, juga turut hadir secara daring di Ruang Rapat Sekda.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum (kamtibmas). “Saya menghimbau agar kepala daerah segera melakukan konsolidasi, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Siskamling di tingkat RT juga perlu diaktifkan kembali sebagai bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas,” ujar Tito.
Selain aspek keamanan, Tito juga menekankan perlunya langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan distribusi logistik berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.
Kemendagri mendorong pemerintah daerah memperluas program pro-rakyat seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial (Bansos). Tito menekankan bahwa program tersebut bukan hal baru, namun harus digencarkan sebagai upaya meredam keresahan publik sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Berdasarkan data terbaru, inflasi nasional menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi sebesar 0,08 persen pada Agustus 2025. Hal ini mendorong inflasi tahunan turun dari 2,38 persen menjadi 2,31 persen. “Deflasi ini ditopang oleh sektor pangan yang menjadi penyumbang utama penurunan harga,” tambah Tito.
Dalam konteks menjaga situasi sosial, Mendagri juga mengarahkan pemerintah daerah untuk mengedepankan dialog dengan masyarakat. Langkah-langkah yang dianjurkan antara lain menggelar pertemuan bersama unsur masyarakat, doa bersama lintas elemen, penundaan kegiatan seremonial yang tidak mendesak, serta imbauan kepada pejabat untuk tidak flexing.
Melalui Rakor ini, pemerintah menegaskan bahwa koordinasi dari tingkat pusat hingga desa menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan.
