PALU Infoaktualterkini.Com – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Ir. Musliman, MM, menjadi satu-satunya Anggota DPRD Sulteng yang turun langsung menemui dan menerima aspirasi para sopir tronton yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (9/9/2026).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk keresahan para sopir menyusul sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah SPBU di Kota Palu
Para sopir menilai kelangkaan solar telah berdampak terhadap aktivitas angkutan dan kelancaran distribusi barang. Mereka juga menyoroti panjangnya antrean kendaraan serta sistem barcode yang dinilai belum berjalan optimal.
Dalam aksi tersebut, para sopir menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni penertiban proses pengisian dan antrean solar di SPBU, jaminan ketersediaan BBM agar kelangkaan tidak kembali terjadi, serta evaluasi terhadap penerapan sistem barcode.
Musliman menemiu langsung para pendemo, menyatakan DPRD Sulteng akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mempertemukan seluruh pihak terkait.
“Kami menerima aspirasi bapak-bapak! Karena ini menyangkut persoalan teknis di lapangan dan berkaitan dengan jalan serta ketertiban, maka pihak-pihak terkait harus duduk bersama,” tegas Musliman.
Ia mengatakan akan mengundang pengelola SPBU, Pertamina, ESDM, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta perwakilan sopir untuk membahas persoalan tersebut dan mencari solusi yang dapat diterapkan di lapangan.
Musliman juga mengusulkan adanya pengaturan jalur antrean di SPBU, termasuk pemisahan jalur berdasarkan mekanisme pelayanan BBM, serta pelibatan kepolisian untuk mengatur arus lalu lintas agar antrean tidak mengganggu pengguna jalan.
“Kalau ada antrean, harus ada pengaturan. Ada jalur untuk yang menggunakan barcode, ada jalur untuk yang lainnya. Yang penting aman jalannya dan semuanya tertib,” ujarnya.
Musliman meminta pemerintah dan instansi terkait segera menggelar rapat. Ia bahkan mendorong agar dalam dua hingga tiga hari sudah terdapat keputusan yang bisa diterapkan di lapangan.
“Kami minta pemerintah segera melakukan rapat. Kalau bisa besok sudah rapat dan dalam dua sampai tiga hari sudah ada keputusan yang bisa diterapkan di lapangan. Setelah itu kita akan cek bersama apakah keputusan tersebut benar-benar berjalan,” katanya.
** lanjut Musliman, akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ditemukan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh para sopir maupun masyarakat pengguna jalan.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir perwakilan DPRD Kabupaten Donggala dari Komisi III, unsur pemerintah dan pihak terkait lainnya.
Para sopir berharap pemerintah tidak hanya menertibkan antrean, tetapi juga memastikan ketersediaan solar di SPBU sehingga aktivitas transportasi dan distribusi barang dapat kembali berjalan normal.
(Agil)
