Notification

×

Iklan

Tag Terpopuler

Tokoh Masyarakat Dan Pemuda Desa Wani II Desak Pemerintah Desa Tingkatkan Transparansi Pengelolaan Dana dan Aset Desa

Minggu, 05 Juli 2026 | Juli 05, 2026 WIB Last Updated 2026-07-06T11:53:55Z

Donggala,INFOAKTUALTERKINI.COM – Tokoh masyarakat dan pemuda Desa Wani II, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, meminta Pemerintah Desa Wani II meningkatkan keterbukaan informasi terkait pengelolaan Dana Desa, aset Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaksanaan berbagai program pembangunan. Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan seluruh program yang dibiayai dari anggaran desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.


Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (6/7/2026) oleh tokoh pemuda Wani II, Muhsin, didampingi tokoh masyarakat Darsan Saleh. Keduanya menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang menurut mereka perlu mendapat penjelasan secara terbuka dari Pemerintah Desa Wani II.


Beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat di antaranya pengelolaan aset desa melalui BUMDes, perubahan daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), proyek pengadaan perahu yang disebut belum rampung, serta pembayaran upah pekerja yang diklaim belum diselesaikan.


Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan pembangunan fasilitas MCK di gedung evakuasi yang dianggarkan sekitar Rp75 juta, pengelolaan kebun desa, program kandang kambing yang disebut kandangnya masih ada namun ternaknya tidak lagi diketahui keberadaannya, hingga pengelolaan tambatan perahu dan sejumlah aset lain yang berada di bawah pengelolaan BUMDes.

Sorotan juga diarahkan pada beberapa proyek infrastruktur desa, seperti pembangunan rabat jalan menuju area pemakaman, pekerjaan drainase, serta pengadaan lampu penerangan jalan yang menurut warga perlu dijelaskan pelaksanaannya sesuai kondisi di lapangan.


Muhsin turut meminta kejelasan mengenai status pengelolaan sebuah kafe di kawasan pelabuhan, apakah merupakan aset pribadi atau aset desa. Ia juga mempertanyakan keberadaan Tim 11 yang menurut informasi masyarakat hanya menerima insentif satu kali, sementara anggarannya disebut dialokasikan setiap bulan selama masa jabatan.


Masyarakat juga menyoroti pelaksanaan program penanganan stunting, fasilitas tempat pelayanan ikan yang belum difungsikan, pembangunan kantor desa yang dinilai perlu dibuka secara transparan terkait anggarannya, serta pergantian bendahara desa yang disebut telah terjadi beberapa kali selama masa kepemimpinan kepala desa saat ini.


Menurut mereka, fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu diperkuat agar dapat menjalankan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih optimal.


Muhsin menegaskan bahwa seluruh poin yang disampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun bersama para tokoh desa. Ia berharap Pemerintah Desa Wani II dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.


" Kami tidak ingin berpolemik. Harapan kami hanya satu, yaitu adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa sehingga masyarakat mengetahui bagaimana dana desa digunakan dan seluruh program benar-benar memberikan manfaat bagi warga," ujar Muhsin.


Redaksi : Agl 

×
Berita Terbaru Update