Tolitoli, infoaktualterkini.com - Ketua asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Tolitoli , H Anwar lihawa , menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintah terkait ketiadaan kepastian hukum yang berdampak buruk pada sektor pertanian di daerahnya. Dalam pernyataan kepada media info aktual kamis 16 Oktober 2025, H Anwar menyoroti berbagai permasalahan yang di hadapi petani akibat kurangnya jaminan dan dukungan yang efektif dari pemerintah.
H Anwar mencontohkan , jika ada kepastian harga dari pemerintah ,misalnya jagung di beli dengan harga rp.10.000 perliter atau beras rp.25.000 perkilo gram ,masyarakat akan termotivasi untuk petani meskipun Tampa bantuan langsung . Namun kenyataannya , petani sering merasa " di bodohi" karna tidak ada kepastian tersebut.
Kepala desa ginunggung dua periode ini mengungkapkan pengalamannya saat mengumpulkan 13 kelompok tani didesanya. Ia menyoroti bahwa satu gabungan kelompok tani (Gapoktan) pun tidak memiliki aset yang memadai untuk membeli gabah petani. Program seperti koperasi merah putih dan badan usaha milik desa (BUMDES) hanya mengalokasikan sekitar 20 persen dari anggaran dana desa , atau sekitar rp.200 juta dari total 1 milyar yang dinilai tidak mencukupi untuk memberikan dampak signifikan .
" Negara ini cuma surga telinga(retorika)", tegas H Anwar merujuk pada janji- janji pemerintah yang tidak terealisasi.
H.anwar juga mempertanyakan klaim pemerintah mengenai ketahanan pangan sebesar 20 persen . Ia menggambarkan potensi desa ginunggung yang memiliki 330 hektar sawah. Jika di rata-ratakan menghasilkan 2 ton .dengan harga rp.10.000 per kilogram, perputaran uang didesa tersebut bisa sangat besar jika di kelola dengan baik .
Lebih lanjut, h.anwar menyoroti ketidak singronan dalam penyaluran dana pemerintah . Ia mencontohkan kasus bantuan langsung tunai (BLT) yang sering kali diterima terlambat oleh masyarakat. " Kadang sudah 6 bulan mereka tidak terima, nanti di bulan ke 10 baru mulai terima sebesar Rp 600.000. berarti yang mereka terima cuma 2 bulan, yang 8 bulan kemana ? "Tanyanya.
Ketua APDESI ini mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program bantuan. Ia menyoroti data penerima bantuan yang tidak akurat. Dimana data pusat menyebutkan ada 70 ribu sekian masyarakat miskin, namun didesa ginunggung hanya 10 dari 265 penerima yang ATM-nya aktif. Ia mengaku perna mempermasalahkan hal ini hingga ke kejaksaan dan forum Kapolres mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pendataan kemiskinan yang tidak akurat, yang selama ini selalu menyalahkan kepala desa.
H.anwar berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki sistem dan memberikan kepastian hukum serta dukungan yang memadai bagi petani di kabupaten Tolitoli. (IBRA)
