Awal tahun 2023 kurun waktu dua bulan belakangan ini dampak dari penangkapan pilot Susi Air di Dugama. Ini adalah awal mula masalah semakin tegang yang sejak tanggal 7 februari 2023 terjadi penangkapan di lapangan terbang Dugama oleh pihak TPNPB.
"Dampak dari itu hingga rakyat sipil yang tidak tau apapun ikut korban dan masalah mulai kepanjangan. Kami mahasiswa Universitas Papua memohon kepada para petisi negara republik Indonesia dalam hal ini Presiden dan Menteri Hukum dan Ham, segera cari alternatif terbaik selesaikan persoalan yang semakin berkepanjangan yang terjadi khususnya di Dugama dan pada umumnya di seluruh pelosok tanah Papua," kata Agus Nahabial.
Diutarakan dia, mahasiswa sebagai independen hadir untuk menyampaikan kepedulian mereka kepada masyarakat sipil yang tidak tau apa-apa ikut korban. Dengan demikian negara segera ambil alternatif terbaik menyelesaikan persoalan, terkait penyanderaan terhadap warga Selandia Baru merupakan perlawanan politik terhadap negara atau pemerintah indonesia dan disitu pun ada poin yang mereka atau sering dikenal pihak TPNPB sampaikan bahwa hal tersebut bagian dari penawaran perlawanan politik, meminta kemerdekaan. Hal demikian disampaikan melalui beberapa media online mereka sampaikan bahwa kita tahan pilot Susi Air ini jaminan tuntutan TPNPB.
"Dengan demikian kami mahasiswa sebagai mitra independen untuk segara dicari solusi terbaik agar masala tidak kepanjangan dan terus mengorbankan orangtua dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada khususnya masyarakat asli Papua. Persoalan Papua ini merupakan persoalan lama tentang perbedaan ras maka jadi konflik kepanjangan, mengingat pemerintah Indonesia tidak tepat mengambil langkah, makanya perlu mengantisipasi," tarah Agus Nahabial.
Problem berkepanjangan oleh sebab itu tentunya patut antisipasi dan pastikan masalah akan terus kepanjangan. Konflik Papua sering dan tak henti berkepanjangan yang mana terus diharapkan antara TPNPB dan TNI/ Polri persoalan ini. Harus dilakukan dialog antara dua badan diantaranya Pemerintah negara dan TPNPB. Kedua pihak duduk satu meja dan bicara bersama apa maunya pemerintah dan maunya pihak TPNPB. Berdasarkan hasil duduk tatap muka dan kita selesaikan melalui keputusan bersama, disitulah maka kita akan dengar bersama keputusan keputusan yang diambil bersama guna untuk masalah politik tidak berkepanjangan dan makan korban terlalu berkepanjangan.
Lebih jauh lagi ditambahkannya, dampak persoalan ini menyebabkan korbannya adalah masyarakat sipil ,ini perlu dan penting penyelamatan nyawa makluk ciptaan tuhan yg sama sekali dilarang oleh Tuhan untuk sesama manusia tidak diizinkan Tuhan untuk saling membunuh. Namun sebagai dasar hukum kita mengandalkan undang-undang namun undang saat ini secara pandangan mahasiswa bahwa undang-undang negara ini tidak tepat implementasikan nilai undang-undang sesungguhnya. sebab dalam undang undang 1945 sudah tertera bawah, keadilan SOSIAL rakyat indonesia namun secara pandangan kami mahasiswa memandang,poin atau bunyi undang-undang tersebut tidak bermanfaat.
"Harapan besar saya mewakili seluruh mahasiswa Universitas Papua sebagai independen menyampaikan kepada Pemerintah pusat untuk segera lakukan dialog tatap muka secara terbuka," tutupnya ketua MPM universitas Papua, Rabu, 8/03/2023. *(B.S)*
