Tolitoli, infoaktualterkini.com – Bupati Tolitoli, Haji Amran Haji Yahya, memberikan pernyataan terkait pemberitaan yang mengaitkan seorang anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang (PBB), RH alias R, dengan dugaan keterlibatan dalam kasus pembuangan bayi di Kabupaten Buol. Dalam keterangannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga citra partai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya bagi para pejabat publik.
"Yang jelas, soal yang seperti ini tentu tidak ada yang kita setujui. Karena ini menyangkut citra Partai Bulan Bintang. Kita semua merasa malu atas kejadian-kejadian seperti ini, apalagi dilakukan oleh teman-teman di DPRD," ujar Haji Amran, Selasa (10/12).
Bupati menjelaskan bahwa RH baru menjabat sebagai anggota DPRD selama kurang lebih tiga bulan. Sementara itu, dugaan terkait kasus ini disebut terjadi sekitar enam bulan sebelum RH dilantik sebagai anggota DPRD.
"Ini terjadi enam bulan sebelum beliau menjadi anggota DPRD. Ketika diusung sebagai calon, beliau tidak tercatat sebagai pengurus partai, tetapi hanya sebagai calon anggota. Ke depannya, kita akan mempelajari langkah konkret, termasuk rekomendasi dari Badan Kehormatan (BK) DPRD," tambahnya.
Haji Amran yang juga Ketua Partai Bulan Bintang menegaskan bahwa pihak partai akan mengikuti mekanisme yang berlaku untuk menyikapi kasus ini. "Menjadi anggota DPRD itu tidak mudah. Kita akan mengacu pada aturan-aturan yang ada, termasuk kode etik. Namun, soal ini saya lihat lebih kepada persoalan etika, bukan pidana. Ini adalah persoalan pribadi," jelasnya.
Bupati juga mengingatkan agar masyarakat tidak terlalu cepat menghakimi sebelum ada hasil pemeriksaan yang jelas. "Jangan sampai kita menjustifikasi orang sebelum ada keputusan pasti. Kita harus melihat kasus ini sebagai ujian dan mendoakan yang bersangkutan agar bisa menghadapi masalah ini dengan baik," tutupnya.
Kasus ini mencuat setelah pemberitaan terkait dugaan pembuangan bayi mengemuka. Namun, pihak RH sendiri disebut siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Hingga kini, investigasi masih berlangsung, dan hasil dari Badan Kehormatan DPRD Tolitoli diharapkan dapat memberikan titik terang terkait langkah selanjutnya.
Pernyataan Bupati ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga integritas dan etika bagi para pejabat publik agar tidak mencederai kepercayaan masyarakat. (*)
