Tolitoli, infoaktualterkini.com – Mantan Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Tolitoli (Perpit) Kabupaten Tolitoli, Bahtiar, mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolitoli terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Menurutnya, pelaksanaan pencoblosan di banyak tempat tidak berjalan optimal, salah satunya disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak dapat memberikan hak suaranya karena tidak menerima surat panggilan pemilih.
Bahtiar menilai, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem distribusi logistik pemilu, khususnya surat panggilan yang merupakan hak bagi pemilih untuk bisa menyalurkan suara mereka. “Saya sangat menyayangkan kenyataan bahwa banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya hanya karena tidak menerima surat panggilan. Ini jelas mencerminkan kinerja KPU yang kurang baik dalam memastikan setiap pemilih dapat memberikan suara mereka secara sah,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjut, Bahtiar meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan audit terhadap KPU Tolitoli, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada 2024. Ia mencurigai adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana yang dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan pemilu di tingkat daerah. "Kami meminta agar aparat penegak hukum melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Pilkada, agar semua proses ini bisa berjalan dengan transparan dan akuntabel," tambah Bahtiar.
Bahtiar berharap agar ke depannya KPU Tolitoli dapat lebih teliti dalam mengelola proses pemilu, terutama dalam mendistribusikan surat panggilan kepada pemilih. Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk memastikan keberhasilan Pilkada yang jujur dan adil.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, KPU Tolitoli belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh Bahtiar. Pihak KPU dikabarkan masih fokus pada penyelesaian tahapan rekapitulasi suara dan evaluasi internal pelaksanaan Pilkada 2024.
